JAKARTA, – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan serius. Di tengah upaya stabilisasi yang terus dilakukan Bank Indonesia (BI), mata uang Garuda justru semakin terdepresiasi hingga menyentuh level Rp18.134 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa (9/6/2026).
Pelemahan tersebut terjadi bersamaan dengan terus menurunnya cadangan devisa Indonesia yang kini berada di posisi 144,9 miliar dolar AS pada akhir Mei 2026. Angka itu turun 1,3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.
Data Bank Indonesia menunjukkan sepanjang Januari hingga Mei 2026, cadangan devisa telah menyusut sekitar 11,6 miliar dolar AS atau setara hampir Rp198 triliun. Penyusutan ini menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.
Penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pembayaran utang luar negeri pemerintah, meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk aktivitas ekonomi domestik, hingga langkah intervensi pasar yang dilakukan BI guna menahan laju pelemahan rupiah.
Namun demikian, pengurangan cadangan devisa tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar secara penuh. Hingga akhir Mei 2026, rupiah tercatat melemah 6,95 persen secara year to date dan tekanan terus berlanjut hingga memasuki Juni.
Investor Mulai Menguji Kredibilitas Kebijakan Ekonomi
Pengamat ekonomi menilai kondisi saat ini bukan semata-mata persoalan nilai tukar, melainkan juga menyangkut persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pasar saat ini tidak hanya melihat besarnya cadangan devisa yang dimiliki Indonesia, tetapi juga mencermati kesehatan fiskal negara, independensi bank sentral, serta konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.
Menurutnya, intervensi Bank Indonesia memang mampu meredam gejolak jangka pendek, namun belum cukup kuat untuk membalikkan ekspektasi pelaku pasar.
“Yang sedang diuji pasar saat ini bukan hanya kemampuan Bank Indonesia mempertahankan rupiah, tetapi juga kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
