SENGETI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Muaro Jambi, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dan dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan (dapil).
Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan dapil menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses. Berbagai usulan yang disampaikan warga masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas jalan penghubung antarwilayah, hingga normalisasi saluran irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan harapan terkait peningkatan pelayanan publik, khususnya ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu), penguatan layanan kesehatan di tingkat desa, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sejumlah anggota dewan menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan masih menjadi prioritas utama masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian.
“Hasil reses menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar masih sangat tinggi. Jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” disampaikan dalam laporan hasil reses yang dibacakan dalam rapat paripurna.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah turun langsung menyerap dan menginventarisasi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Menurutnya, hasil reses yang disampaikan DPRD akan menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah serta penentuan skala prioritas anggaran pada tahun mendatang.
