JAMBI, — Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, secara resmi membuka pelatihan teknis (bimtek) bertajuk “Optimalisasi Peran Pelaku Pengadaan dan Jasa” yang digelar di Hotel Wiltop, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pejabat terkait dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa pengadaan yang berkualitas bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal kompetensi sumber daya manusia dan budaya kerja yang menjunjung akuntabilitas. Ia menyorot peran sentral Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta tim Pokja Pemilihan dalam memastikan pengadaan berjalan efisien dan transparan.
“PA dan KPA wajib menganalisis titik-titik lemah dalam tim, fokus pada risk management dan strategic planning. PPK wajib memprioritaskan peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi sebagai agenda utama.”
— Sekda Budhi Hartono
Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini berisi rangkaian materi: identifikasi risiko pengadaan, perencanaan strategis, evaluasi kinerja tim pengadaan, hingga persiapan administrasi yang sesuai regulasi. Penyelenggara berharap peserta pulang membawa keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam setiap tahap pengadaan.
Acara dihadiri oleh para PPK, Pejabat Pengadaan, dan anggota Pokja Pemilihan dari berbagai OPD di lingkungan Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran perwakilan LKPP memberikan landasan kebijakan nasional yang relevan bagi praktik pengadaan daerah.
Dengan peningkatan kompetensi dan dorongan sertifikasi, Pemkab menargetkan:
- Penurunan kesalahan administrasi pengadaan;
- Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan;
- Peningkatan nilai penggunaan anggaran melalui proses yang lebih efisien dan transparan.
Sekda Budhi Hartono menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa kualitas pengadaan mencerminkan tata kelola pemerintahan. “Pengadaan yang baik adalah investasi jangka panjang bagi pelayanan publik,” tutupnya.
