Hotman juga menyinggung bahwa audit atas pengadaan Chromebook belum rampung dilakukan oleh BPK, sehingga menuduh ada kerugian negara sebesar Rp 1,98 triliun dianggap prematur. Ia meminta agar pengadilan praperadilan mengembalikan marwah hukum sebagai sarana perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang.
Sidang yang dikawal ketat aparat kepolisian itu juga dihadiri sejumlah aktivis antikorupsi dan mahasiswa hukum yang memantau jalannya proses. Mereka menilai kehadiran Hotman Paris menjadi momentum penting untuk menguji transparansi penegakan hukum di Indonesia.
Putusan praperadilan dijadwalkan dibacakan pekan depan. Bila hakim mengabulkan permohonan pemohon, status tersangka Nadiem Makarim otomatis gugur dan penyidikan harus diulang dari awal.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
