Catatan Tambahan
Lahan yang direbut kembali ini jauh melampaui target awal sebesar 1 juta hektare.
Penilaian aset menggunakan acuan estimasi per-hektare, sehingga angka Rp 150 triliun adalah indikatif.
Keterlibatan lembaga negara seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam proses hukum dan administratif.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Meski demikian, kabar mengenai Noor Rachmad sebagai calon pengganti ST Burhanuddin masih perlu menunggu kepastian…
JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) turun ke…
Kelima, penguatan kelembagaan reforma agraria melalui pembentukan LPRA yang berada di bawah dan bertanggung jawab…
Selain persoalan etika dalam berkomunikasi, Gagat mengingatkan seluruh jajaran SPPG agar lebih berhati-hati dalam menggunakan…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
