AMSTERDAM Pemerintahan transisi Belanda kembali terguncang setelah Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengajukan pengunduran diri pada Jumat malam, 22 Agustus 2025. Keputusan itu diambil setelah perdebatan internal kabinet tidak menghasilkan dukungan untuk langkah-langkah sanksi tambahan terhadap Israel sehubungan dengan operasi militer di Gaza.
Veldkamp, yang berasal dari partai New Social Contract (NSC), menyatakan bahwa ia tidak lagi sanggup melanjutkan tugasnya apabila pemerintah menolak melakukan tindakan yang menurutnya diperlukan untuk menekan pelanggaran hak asasi dan mencegah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Pernyataan pengunduran diri itu memicu gelombang mundur massal: seluruh menteri dan wakil menteri dari NSC memilih mengosongkan jabatan mereka dalam kabinet.
Dampak politisnya langsung terasa. Kursi-kursi strategis — termasuk kementerian dalam negeri, pendidikan, dan kesehatan — kini kosong, meninggalkan pemerintahan Perdana Menteri Dick Schoof dalam posisi sangat rentan untuk menjalankan roda pemerintahan hingga pemilu. Schoof, yang sejak Juni memimpin kabinet demisioner, menyatakan penyesalan atas perkembangan ini dan dijadwalkan menyampaikan keterangan resmi kepada parlemen.
Krisis ini merefleksikan perbedaan tajam di tubuh koalisi mengenai langkah diplomatik terhadap Israel. Sementara pihak NSC menuntut tekanan lebih keras, beberapa mitra koalisi menilai langkah sanksi tambahan berisiko menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi yang luas. Perbedaan itu akhirnya berujung pada kebuntuan yang memaksa Veldkamp dan jajaran NSC memilih keluar.
Konsekuensi praktisnya, menurut analis, adalah melemahnya kemampuan kabinet untuk mengambil keputusan besar sampai terbentuk pemerintahan baru pasca-pemilu. Pemilu nasional yang diperkirakan akan digelar pada musim gugur menjadi sorotan publik sebagai jalur utama menyelesaikan kebuntuan politik ini.
Langkah mundur Veldkamp mendapat perhatian internasional, mengingat Belanda selama ini mengambil peran aktif dalam isu hak asasi dan hukum internasional. Beberapa pihak menilai pengunduran diri ini dapat memicu pergeseran kebijakan luar negeri Belanda sementara negosiasi dan konsensus politik domestik belum tercapai.
