Jakarta, 1 Juni 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan: Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penunjukan ini dilaksanakan tanpa seleksi terbuka dan menuai perhatian publik karena dilakukan langsung oleh Presiden.
Kedua pejabat ini telah dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 23 Mei 2025, di Aula Mezzanine Kemenkeu. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan kesiapan kementeriannya untuk beradaptasi dan memperkuat kolaborasi dalam rangka reformasi sistem penerimaan negara.
“Kami menghormati keputusan Presiden. Kementerian Keuangan siap bekerja sama erat dengan Pak Bimo dan Pak Djaka, dua sosok yang memiliki latar belakang berbeda namun memiliki komitmen kuat dalam membenahi penerimaan negara,” ujar Sri Mulyani.
Bimo Wijayanto dikenal sebagai ekonom teknokrat yang telah lama berkecimpung dalam isu investasi dan kerja sama ekonomi di lingkup Kemenko Perekonomian. Sementara Djaka Budi Utama, yang baru saja pensiun dari TNI dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN), membawa pendekatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan kepabeanan.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga angkat bicara terkait penunjukan langsung dua pejabat strategis tersebut.
“Kalau menurut saya, itu adalah hak prerogatif dari Presiden untuk memilih pembantunya, termasuk Dirjen yang ada di Kemenkeu. Saya percaya itu sudah melalui pertimbangan yang matang,” kata Puan kepada media.
Meski demikian, Puan tetap menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis kedua direktorat tersebut, mengingat perannya yang krusial terhadap pendapatan negara. Ia juga menyebutkan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan menggabungkan fungsi DJP dan Bea Cukai perlu disiapkan secara matang dan inklusif.
Langkah Prabowo menunjuk langsung dua Dirjen ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat kontrol atas sektor penerimaan negara dan mempercepat realisasi target fiskal 2025–2029. Konsolidasi kekuatan di dua institusi ini menjadi sinyal kuat arah reformasi keuangan negara di bawah pemerintahan baru.
