JAKARTA — Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menilai pengangkatan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2015 merupakan “kesalahan fatal” yang memicu politisasi lembaga kepolisian dan merusak tatanan senioritas internal.
“Dosa asal” 2015
Dalam wawancara yang diunggah ke kanal YouTube Forum Keadilan TV, Oegroseno menuding keputusan pada 2015 — termasuk pemberhentian pejabat lama dan penunjukan yang melompati jenjang senioritas — sebagai titik awal kegoyahan profesionalisme institusi Polri.
“Saya melihat kan sejak 2015 lah ya, begitu Pak Jokowi jadi presiden memberhentikan Pak Sutarman jadi kapolri itu sudah salah fatal. Fatal.”
Oegroseno melanjutkan, kenaikan Tito Karnavian yang melewati beberapa angkatan menimbulkan rasa ketidakadilan dan luka pada perwira senior yang semestinya punya peluang mengikuti jenjang kepemimpinan.
Luka senioritas dan dinamika internal
Ia menggambarkan situasi emosional di kalangan perwira senior: karier yang tiba-tiba “dilangkahi” sehingga menimbulkan kekecewaan. Menurut Oegroseno, dalam sistem pendidikan dan pembinaan yang seragam, klaim prestasi luar biasa untuk membenarkan lompatan tersebut sulit dibenarkan.
“Itu perasaan kita enggak bisa nerima. Terus terang aja.”
Polri dan bahaya keterlibatan politik
Lebih jauh, Oegroseno memperingatkan bahwa praktik promosi yang melompati senioritas berpotensi menciptakan utang budi politik dan menurunkan netralitas Polri. Ia khawatir institusi kepolisian semakin mudah terseret ke urusan politik praktis—termasuk dinamika Pilkada di daerah.
“Polisi ditarik ke politik terlalu jauh… ini harus kembalikan lagi back to profesionalisme gitu loh. Tarik lagi ke sini. Jadi benar-benar netral polisi itu tribrata, abdi utama dari Indonesia dan bangsa ya kan.”
Respons akademisi: apresiasi kemampuan sekaligus peringatan struktur
Sejumlah akademisi dan pengamat tata kelola kepolisian memahami argumen bahwa figur dengan kombinasi pengalaman praktis dan latar akademik (seperti yang ditunjukkan Tito di masa kepemimpinannya) dapat menghadirkan inovasi kepemimpinan. Namun, para akademisi ini juga memberi catatan penting: mekanisme regenerasi, prinsip hierarki, dan keadilan karier tidak boleh diabaikan demi satu atau dua figur.
