Kasus Pati menunjukkan risiko politik nyata: kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap aspirasi publik dapat mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap kepala daerah, memicu hak angket DPRD, hingga menimbulkan tuntutan politik yang lebih jauh. Pemerintah pusat dipaksa tampil memediasi sekaligus menegaskan batas-batas kewenangan.
Apa yang terjadi: Sejumlah daerah menaikkan tarif PBB-P2 secara signifikan; Pati menjadi sorotan setelah rencana 250% dan aksi massa besar-besaran.
Respons Istana: Menyatakan kenaikan PBB adalah kewenangan daerah dan bukan efek langsung efisiensi anggaran pusat.
Rekomendasi: Pemda perlu transparansi, penyesuaian bertahap, dan perlindungan sosial agar kebijakan fiskal tidak merusak kepercayaan publik.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
