Ketidakcocokan antara jatah lahan yang dijanjikan dan realisasi di lapangan berpotensi memicu sengketa agraria baru.
Kepastian dokumen dasar—terutama keaslian rekomendasi PPL—menjadi kunci untuk melindungi hak warga transmigran sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat.
Cik Bur di Hadapan Menteri Transmigrasi: Tanda Tangan Saya Dipalsukan dalam Kasus Redistribusi Tanah Gambut Jaya
Rekomendasi untuk kamu
Vendor IT dan Risiko Orang Dalam Mulai Disorot Dalam sistem perbankan modern, pengelolaan IT hampir…
Situasi ini membuka ruang terjadinya: Kriminalisasi Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) Tekanan psikologis terhadap tersangka…
Tidak mendaftar sebagai PSE Mengabaikan permintaan penghapusan konten ilegal Penyimpanan data di luar yurisdiksi Indonesia…
Operasi Gelap Minyak Diduga Terkait Jaringan Iran Sejumlah analis energi internasional menduga kapal tersebut memiliki…
