“Kalau ada masalah teknis lingkungan, ayo kita perbaiki bersama. Tapi jangan langsung dilarang, karena dampaknya besar terhadap iklim investasi,” katanya.
Bahlil tidak secara langsung menanggapi klaim pelanggaran hak masyarakat adat, tetapi menegaskan bahwa semua proyek yang legal tetap harus menjaga prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap Amdal.
Ia juga menyebut kementerian bekerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, Ombudsman RI, hingga inspektorat daerah….
“Faktanya, banyak aparat penegak hukum lebih memilih kasus yang ada kerugian negaranya, karena dianggap lebih…
MALUKU UTARA, – Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Ultimatum Seluruh Kajari & Kajati: Tangkap…
JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit pada Mei 2025 sebesar…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
