Ia juga menyebut kementerian bekerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, Ombudsman RI, hingga inspektorat daerah.
“Kami terbuka terhadap laporan masyarakat,” imbuh Faisal.
Pakar UGM: Pendidikan Harus Bebas dari Korupsi
Dari sisi hukum, Yuris Rezha Kurniawan dari Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM mengingatkan bahwa suap dan gratifikasi dalam penerimaan murid adalah bentuk korupsi serius.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi merusak masa depan pendidikan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah dan sekolah menyediakan kanal pelaporan yang mudah dan anonim.
“Agar praktik nakal bisa langsung terdeteksi,” pungkas Yuris.
Catatan Redaksi
SPMB digadang-gadang sebagai sistem penerimaan murid baru yang inklusif dan adil. Namun jika tidak dibarengi dengan transparansi data, sanksi yang tegas, serta pengawasan melekat, sistem baru hanya akan menjadi wajah baru dari praktik lama.
#KorupsiSPMB #KPK #SPMB2025 #PendidikanBersih #MasukSekolah #PrestasiPalsu
