SENGETI, – Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dengan mengikuti rapat koordinasi penting bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan kolaborasi antara lembaga legislatif daerah dan KPK dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Bumi Sailun Salimbai.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan pandangannya.
“Kami dari DPRD Kabupaten Muaro Jambi sangat mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat pengawasan di tingkat daerah,” ujarnya.
Beliau menambahkan, “Keterlibatan DPRD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat krusial. Kami akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan daerah agar tidak ada celah bagi praktik korupsi.”
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, sebelumnya telah menegaskan komitmen penuh pemerintah kabupaten dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Beliau menyampaikan bahwa Pemkab Muaro Jambi terus berupaya meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai wujud nyata komitmen terhadap pencegahan korupsi.
Dalam rapat koordinasi yang konstruktif tersebut, berbagai strategi untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik menjadi fokus utama pembahasan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menjadi prioritas nasional.
Seluruh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota wilayah I turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi serta target MCP tahun 2025 dalam acara tersebut. Sinergi antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, yang didukung oleh KPK, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi.
