SENGETI, – Mengantisipasi datangnya musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Apel Kesiapan Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025. Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, berlangsung di Lapangan Bukit Cinto Kenang pada Jumat (9/5/2025) pagi.
Apel tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, Sekretaris Daerah Budhi Hartono, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, seluruh stakeholder terkait, pimpinan perusahaan, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam amanatnya, Bupati Bambang Bayu Suseno menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Karhutla di wilayahnya, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau. Ia menyerukan langkah-langkah nyata dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, pihak swasta, hingga masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Bupati BBS menginstruksikan agar langkah pencegahan preventif digencarkan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, patroli rutin, inspeksi sarana prasarana, serta pengecekan kesiapan personel yang terlibat dalam penanggulangan Karhutla juga menjadi prioritas.
“Perlu melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan serta langkah penguatan kesiapsiagaan seluruh elemen. Lakukan juga evaluasi dan inventarisasi seluruh kekuatan personel serta mempersiapkan kembali seluruh sarana dan prasarana pendukung, termasuk mobilisasi, mesin-mesin, perlengkapan, dan inventarisasi sumber air,” tegas Bupati.
Secara khusus, Bupati BBS meminta perusahaan-perusahaan, terutama perkebunan, untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta menyiapkan SDM yang handal. Ia juga menekankan pentingnya call center atau layanan pelaporan untuk mempercepat komunikasi dan informasi terkait Karhutla.
“Kepada pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang beroperasi di Muaro Jambi, agar berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam menangani Karhutla, terutama di sekitar wilayah perusahaan,” ujarnya.
Bupati mengingatkan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh tingkatan pemerintahan dan pihak terkait.
