JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah.
Perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut kini memasuki tahap penyidikan dengan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain mendalami mekanisme pengumpulan dana, KPK juga membuka peluang memeriksa mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, yang merupakan suami Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani.
Tiga Tersangka Telah Ditahan
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko.
Ketiganya menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 10 Juli hingga 29 Juli 2026.
Dugaan Pengumpulan Dana dari OPD
KPK menduga praktik pemerasan dilakukan melalui pengumpulan dana dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Tri Mulyo diduga berperan mengoordinasikan pengumpulan setoran dari sejumlah OPD atas perintah Bupati.
“Ini salah satu contoh permintaan Bupati kepada Kepala Bagian Umum yakni Tri Mulyo, yaitu diminta mencarikan Rp500 juta untuk keperluan akhir tahun. Atas perintah Bupati, Tri Mulyo mengumpulkan setoran-setoran dari para OPD setiap tahun, termasuk pada momentum pemberian tunjangan hari raya (THR),” ujar Asep Guntur Rahayu.
Penyidik masih mendalami dugaan mekanisme pengumpulan dana tersebut beserta aliran uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan.
Sejumlah Pejabat Diperiksa
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai saksi. Mereka di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Abdul Haris Widodo, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sukoharjo Teguh Pramono, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo.
