JAMBI – Fenomena pengunduran diri sejumlah kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pasca pelantikan jabatan menuai sorotan dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif LSM Sembilan, Jamhuri, menilai kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respons emosional dan mental yang terjadi secara kolektif.
Menurut Jamhuri, peristiwa pengunduran diri yang terjadi hanya tiga hari setelah pelantikan menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar kepuasan atau ketidakpuasan terhadap jabatan yang diberikan.
“Jika dipandang dari perspektif psikologi, hal tersebut menunjukkan adanya respons emosional dan mental yang kompleks terhadap stres kerja, ketidakpuasan, atau perubahan nilai hidup yang kebetulan dirasakan secara berjamaah oleh puluhan tenaga ASN penerima pelantikan kekuasaan,” tulis Jamhuri.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam proses pengambilan maupun penetapan kebijakan terkait pemberian kedudukan dan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Hal itu tentunya tidak hanya sebatas disebabkan oleh rasa puas dan atau tidak puas, akan tetapi sepertinya ada sesuatu yang salah dalam proses pengambilan dan atau penetapan kebijakan pemberian kedudukan atau jabatan yang dimaksud,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, situasi tersebut identik dengan pemikiran filsuf John Locke mengenai hukum dan kekacauan. Ia mengutip pandangan Locke yang menyatakan, “Tanpa hukum, tindakan manusia tidak memiliki batas yang jelas, sehingga justru membuka ruang bagi kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan.”
Selain itu, Jamhuri juga menyinggung pandangan John Locke mengenai pentingnya pendidikan sebagai penentu kualitas manusia. “Pendidikan menjadi penentu utama sembilan dari sepuluh manusia, entah mereka menjadi baik atau buruk, berguna atau tidak,” kutipnya.
Secara normatif, Jamhuri menduga kondisi psikis yang terjadi secara kolektif tersebut tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan politik kekuasaan yang dinilai perlu mendapat perhatian melalui proses hukum.
