Publik juga patut memperoleh penjelasan apakah pekerjaan tersebut telah melalui pemeriksaan mutu dan bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap kerusakan yang ditemukan sebelum jalan dimanfaatkan.
Dengan nilai proyek mencapai Rp1,66 miliar, mutu pekerjaan bukan sekadar persoalan tampilan fisik jalan, melainkan menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat dan jaminan umur pelayanan infrastruktur.
Editor Investigasi @terkinijambi.com
Perbedaan antara rencana dan realisasi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi. Namun, jika ditemukan pembayaran…
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Kepala Bagian Kesra Setda Muaro Jambi, Hidayatulloh, untuk memberikan…
Kewenangan PPTK juga perlu diperjelas. Pasal 11 ayat (3) Perpres tersebut mengatur kemungkinan penugasan PPTK…
Ke depan, penerapan sistem ini diharapkan dapat mendukung tata kelola pengawasan investasi yang lebih transparan,…
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
