Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terkait Penyadapan Presiden, Sejumlah Ahli Turut Dilibatkan

TerkiniJambi
Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar yang disebut berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto
Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar yang disebut berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto

Yusril juga menegaskan bahwa penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus tersangka. Menurutnya, hasil gelar perkara dapat berujung pada pengembangan pasal maupun penetapan tersangka baru, tetapi seluruh keputusan harus didasarkan pada kecukupan alat bukti.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkapnya.

Penyidik Dalami Data Elektronik

Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan adanya dugaan upaya penghapusan sebagian data dari komputer yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Meski demikian, menurut keterangan Yusril, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pemeriksaan.

Baca Juga :  May Day 2026 di Monas: Prabowo Subianto Sapa Puluhan Ribu Buruh, Suasana Meriah dan Padat

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Barang bukti elektronik tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan, pihak yang memberikan perintah, dan tujuan penggunaan informasi yang diperoleh.

Unsur Makar Harus Dibuktikan

Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, pembahasan mengenai tindak pidana makar perlu melihat keseluruhan tahapan perbuatan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.

Baca Juga :  BREAKING NEWS: Mantan Kadisdik Jambi Varial Adhi Putra Ditahan, Kasus DAK SMK Rp21,8 Miliar Terungkap

Karena itu, penyidik perlu mengungkap secara utuh tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Sejumlah kemungkinan, mulai dari upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas hingga dugaan tujuan lain yang berkaitan dengan keamanan negara, disebut perlu didalami berdasarkan bukti.

“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025