Di tengah keterbatasan ruang fiskal, setiap keputusan penggunaan uang publik harus memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Beban Belanja Pegawai dan Harapan Dukungan Pemerintah Pusat
Bupati juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi sekitar Rp23 triliun untuk mendukung pembiayaan gaji atau honorarium PPPK di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam struktur APBD.
Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian prosedur, petunjuk teknis, serta mekanisme penyaluran anggaran tersebut.
Jika kebijakan itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan, ruang fiskal daerah diharapkan lebih terbuka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
DPRD Harus Mengawal APBD, Bukan Sekadar Menyetujui Angka
Bupati menyampaikan lima penekanan kepada seluruh kepala perangkat daerah, yakni memastikan program selaras dengan RPJMD 2025–2029, menyusun pendapatan secara realistis, mengutamakan hasil yang terukur, menghentikan pemborosan, serta meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Pesan tersebut menjadi penting karena keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran.
DPRD Muaro Jambi, khususnya melalui pembahasan bersama Badan Anggaran dan seluruh fraksi, memiliki tanggung jawab memastikan setiap program OPD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dikawal dalam pembahasan APBD 2027: seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur dasar, bagaimana pemerataan pembangunan antarwilayah, bagaimana efektivitas belanja pegawai dan operasional, serta apakah alternatif pembiayaan yang direncanakan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai proyek-proyek prioritas yang akan dibiayai melalui skema alternatif.
Pada akhirnya, penurunan pendapatan daerah bukan hanya persoalan berkurangnya angka dalam dokumen anggaran. Ini merupakan ujian bagi kemampuan pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas serta menjaga kepercayaan publik.
