Pemerintah daerah perlu memperhitungkan biaya pembiayaan, kewajiban pengembalian, kemampuan fiskal pada tahun-tahun berikutnya, serta dampaknya terhadap kesinambungan APBD.
DPRD juga perlu memastikan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar prioritas, memiliki perencanaan matang, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Jangan sampai solusi untuk mempercepat pembangunan justru menambah beban keuangan daerah pada masa mendatang.
Pendapatan dan Belanja Daerah Direncanakan Rp1,197 Triliun
Dalam nota keuangan Ranperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69.
Komposisinya terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp188.958.921.356,69.
- Pendapatan transfer pemerintah pusat: Rp942.904.781.000.
- Pendapatan transfer antar daerah: Rp65.856.275.825.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.719.978.181,69.
Pada komponen pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp1 miliar dan SiLPA tahun berkenaan direncanakan nihil.
Komposisi tersebut patut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran, khususnya mengenai efektivitas belanja, prioritas pembangunan, serta manfaat setiap alokasi pembiayaan.
Penyertaan Modal Rp1 Miliar Perlu Dijelaskan Secara Terbuka
Di tengah penurunan kemampuan fiskal, alokasi penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar juga menjadi salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian DPRD.
Penyertaan modal bukan otomatis merupakan pemborosan. Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka perusahaan atau badan usaha penerima, dasar hukum penyertaan, tujuan penggunaan dana, kondisi keuangan badan usaha, serta proyeksi manfaat ekonominya bagi daerah.
Terlebih, setiap alokasi anggaran harus dinilai berdasarkan urgensi dan kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat.
Apabila penyertaan modal diarahkan kepada BUMD, DPRD perlu memastikan adanya kajian kelayakan usaha, evaluasi kinerja, dan target pengembalian manfaat bagi daerah.
