SENGETI , – Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda pengesahan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (31/8/2026), dan dibuka oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.
Agenda tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Muaro Jambi, pimpinan fraksi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta sejumlah tamu undangan.
Sinergi Pemkab dan DPRD Muaro Jambi
Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 menjadi bagian dari proses penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Muaro Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Muaro Jambi atas kerja sama yang terjalin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama proses pembahasan perubahan KUA-PPAS.
Bupati menegaskan, kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif harus menjadi dasar dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran. Fokus kita adalah memastikan program-program prioritas perubahan TA 2026 benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.
Pemkab Segera Susun Ranperda Perubahan APBD
Dengan telah disahkannya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan melanjutkan tahapan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Draf Ranperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk memperoleh kesepakatan sesuai dengan tahapan pembahasan anggaran daerah.
