JAKARTA, – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, mengikuti pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia di Gedung Tri Gatra Lemhannas RI, Jakarta, mulai Rabu (15/7/2026).
KPPD Angkatan III menjadi salah satu program penguatan kapasitas bagi kepala daerah dan Ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, pemahaman geopolitik, ketahanan nasional, serta kemampuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045.
Pembekalan Kepemimpinan Selama Dua Pekan
Selama pelaksanaan program hingga 28 Juli 2026, peserta memperoleh berbagai materi strategis, mulai dari penguatan integritas, wawasan kebangsaan, transformasi pemerintahan, pengembangan kolaborasi lintas sektor, ketahanan nasional, geopolitik, kepemimpinan daerah, hingga strategi menghadapi tantangan pembangunan di era transformasi digital.
Melalui pembekalan tersebut, Lemhannas RI berupaya menyiapkan para pemimpin daerah agar memiliki kapasitas kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun global.
Momentum Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menilai keikutsertaannya dalam KPPD Angkatan III menjadi kesempatan penting untuk memperluas perspektif kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.
“Ini menjadi momentum penting bagi saya selaku Bupati Muaro Jambi untuk memperkuat perspektif kebangsaan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Dr. Bambang Bayu Suseno.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi ruang bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti KPPD dapat diimplementasikan melalui kebijakan yang lebih terarah, kolaboratif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
