Transfer Pusat Menyusut, APBD Muaro Jambi 2026 Turun Rp400 Miliar, Belanja Daerah

TerkiniJambi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, Farhan, postur APBD tahun 2026 berada di kisaran Rp1,3 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, Farhan, postur APBD tahun 2026 berada di kisaran Rp1,3 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah Muaro Jambi.

Namun, penentuan prioritas tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan APBD, pemerataan pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik di setiap wilayah.

Efisiensi Anggaran Harus Tetap Berpihak kepada Masyarakat

Penurunan transfer pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, efisiensi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Di sisi lain, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga :  Pengadaan Batik MTQ Muaro Jambi Rp300 Juta Disorot, Dugaan Pinjam Bendera dan Selisih Harga Jadi Temuan

Belanja pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Transparansi dalam menentukan skala prioritas juga menjadi penting agar masyarakat mengetahui program apa saja yang tetap dilaksanakan, ditunda, atau mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran.

Baca Juga :  Efisiensi Anggaran: Pemprov Jambi Pangkas Uang Perjalanan Dinas

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola setiap rupiah anggaran akan menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.

 

 

Terkinijambi.com

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025