Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antara DPRD kabupaten se-Indonesia dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk memperkuat pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan.
Aidi Hatta menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar berjalan sesuai regulasi serta mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada para pekerja.
“Melalui silaturahmi dan diskusi ini, kami berharap terjalin koordinasi yang semakin baik antara DPRD kabupaten se-Indonesia dengan Desk Ketenagakerjaan Polri. Sinergi ini penting untuk memastikan berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha,” ujar Aidi Hatta.
Menurutnya, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis dalam mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran desk tersebut dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di daerah.
“Kami di daerah tentu menyambut baik adanya ruang koordinasi seperti ini. DPRD akan terus mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang sehat, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak,” tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, pertemuan tersebut juga menjadi forum berbagi informasi dan pengalaman antaranggota DPRD kabupaten se-Indonesia terkait berbagai tantangan serta perkembangan isu ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Melalui forum tersebut, para peserta juga memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
