PALEMBANG – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Kota Palembang (AMMPKP) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kota Palembang terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Koordinator aksi, Sanusi, mengatakan DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah perlu merespons berbagai informasi yang berkembang secara terbuka dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah klarifikasi dan pengawasan penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Jika memang diperlukan, penggunaan hak angket dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sanusi saat menyampaikan orasi.
Dalam pernyataan sikapnya, AMMPKP meminta DPRD Kota Palembang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Selain itu, mereka juga mendorong dilakukannya tes urine terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Massa aksi juga meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pejabat yang dianggap perlu guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Menurut para demonstran, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas penyelenggara pemerintahan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat atas berbagai informasi yang beredar.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kota Palembang untuk melakukan dialog dan rapat internal.
Pertemuan tersebut dihadiri beberapa anggota dewan, di antaranya Firmansyah Hadi dari Fraksi PKB, Jumono dari Fraksi PKS, serta Umari Supiandi dari Fraksi NasDem.
