“Kami akan segera mengadakan FGD dengan mengundang para pakar hukum, pakar politik, ahli pemerintahan, pakar akuntansi, hingga birokrat. Tujuannya adalah merumuskan formula terbaik terkait sistem perjalanan dinas dan reses yang lebih berkualitas serta berintegritas,” jelas politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Aidi berharap hasil FGD nantinya dapat menjadi rekomendasi resmi yang sejalan dengan temuan BPK RI. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kemendagri, BPK, dan kementerian terkait untuk menyusun regulasi yang lebih baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini adalah momentum besar untuk menciptakan pemerintahan daerah yang jauh lebih baik, bermartabat, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
