SENGETI, – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026), berlangsung dengan sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sejumlah persoalan mendasar di sektor pelayanan publik menjadi perhatian serius legislatif dalam forum tersebut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta dihadiri Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi H. Mahir. Dalam forum ini, DPRD menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap kualitas layanan dasar masyarakat.
Melalui juru bicara Fraksi PAN, Robinson Sirait, DPRD menyoroti kondisi sektor pendidikan yang dinilai masih jauh dari optimal.
Banyak sekolah disebut belum memiliki fasilitas dasar seperti MCK. Selain itu, sejumlah bangunan yang telah dibangun juga dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Persoalan ini bukan sekadar kekurangan anggaran, tetapi menunjukkan kelemahan serius dalam perencanaan dan pengawasan. Ada program yang tidak tepat sasaran,” tegas Robinson.
DPRD pun mendesak pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam program rehabilitasi dan pembangunan sektor pendidikan agar benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Krisis Tenaga Medis dan Layanan Kesehatan
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat sorotan. DPRD menilai kekurangan tenaga medis di sejumlah Puskesmas, terutama di wilayah terpencil, masih menjadi persoalan yang terus berulang.
Kondisi ini dinilai sebagai masalah struktural yang belum diatasi dengan kebijakan yang efektif.
Layanan Air Bersih Dinilai Belum Optimal
DPRD juga menyoroti layanan air bersih yang dikelola PDAM Muaro Jambi. Pelayanan dinilai belum maksimal dan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Masalah seperti kebocoran jaringan hingga lemahnya pengelolaan infrastruktur disebut menjadi indikator belum optimalnya tata kelola layanan publik di sektor ini.
Pemda Janji Lakukan Evaluasi
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyatakan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan diterima sebagai bahan evaluasi.
