SENGETI,— Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akhirnya angkat bicara terkait polemik rangkap jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi, Drs. Sukisno, MM, menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara tegas melarang ASN merangkap sebagai anggota BPD.
“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 64, tidak ditemukan larangan bagi ASN untuk menjadi anggota BPD,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Selain mengacu pada Undang-Undang Desa, Pemkab Muaro Jambi juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak mengatur larangan serupa.
Pemerintah daerah juga mengacu pada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 5 April 2025. Dalam surat tersebut, tidak disebutkan adanya pelarangan eksplisit terhadap ASN yang menjabat sebagai anggota BPD.
Jaga Integritas dan Netralitas
Meski tidak ada larangan tegas dalam regulasi, Sukisno menekankan pentingnya menjaga etika dan profesionalitas dalam menjalankan dua peran sekaligus.
“Yang perlu dijaga adalah integritas dan netralitas. Jangan sampai terjadi benturan kepentingan antara tugas sebagai ASN dan fungsi pengawasan di BPD,” tegasnya.
Potensi Konflik Kepentingan
Polemik ini mencuat setelah adanya sorotan publik terhadap sejumlah anggota BPD di wilayah Muaro Jambi yang juga berstatus ASN maupun PPPK.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi fungsi kontrol BPD terhadap jalannya pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengawasan kebijakan dan penggunaan anggaran desa.
Sejumlah pengamat menilai, meskipun belum ada larangan eksplisit, pemerintah pusat perlu segera menghadirkan regulasi yang lebih tegas guna menghindari multitafsir di lapangan.
Tunggu Kepastian Aturan
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan kepastian hukum.
