- Tidak mendaftar sebagai PSE
- Mengabaikan permintaan penghapusan konten ilegal
- Penyimpanan data di luar yurisdiksi Indonesia
- Diduga memfasilitasi aktivitas ilegal seperti judi online
Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam keamanan data pengguna serta stabilitas ruang digital nasional.
Langkah Tegas: Blokir hingga Pemutusan Akses
Komdigi memastikan akan mengambil langkah konkret terhadap platform yang membandel, sebagaimana disorot dalam pemberitaan 27 Maret 2026:
- Pemblokiran akses sementara
- Take down paksa konten ilegal
- Pembatasan layanan digital
- Pemutusan akses permanen
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar ancaman. Dalam beberapa kasus sebelumnya, sejumlah platform global telah diblokir sementara hingga akhirnya tunduk dan memenuhi kewajiban regulasi di Indonesia.
PP TUNAS dan UU PDP Jadi Senjata Utama
Pemerintah memperkuat kebijakan melalui PP No. 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital, serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah untuk menekan platform digital agar lebih bertanggung jawab terhadap konten serta keamanan data pengguna.
Tarik Ulur Kepentingan Global
Langkah tegas pemerintah ini menunjukkan adanya tarik ulur antara kepentingan nasional dan kekuatan platform global. Indonesia, sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, menjadi arena strategis dalam persaingan teknologi dunia.
Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga kedaulatan digital. Di sisi lain, platform global memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem ekonomi digital nasional.
Indonesia di Persimpangan Digital
Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, Indonesia berada di titik krusial dalam menentukan arah kebijakan digitalnya.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan besar: memperkuat kontrol nasional atau berkompromi dengan kekuatan platform global yang memiliki jangkauan lintas negara.
TERKINIJAMBI.COM menilai, langkah Komdigi bukan sekadar penertiban administratif, melainkan bagian dari strategi besar mempertahankan kedaulatan digital Indonesia di tengah tekanan global.
