DPR menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan meminta laporan berkala dari pemerintah terkait progres perbaikan sistem kepesertaan BPJS PBI.
Keputusan ini diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat sekaligus menjadi momentum pembenahan menyeluruh sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih adil, akurat, dan berpihak pada kelompok paling rentan.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Unggahan tersebut justru memicu berbagai komentar bernada negatif. Sejumlah akun yang diduga tenaga kesehatan, seperti…
Malang – Seorang dokter fungsional di Puskesmas Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dinonaktifkan setelah diduga…
Selain perawat di RSA UGM, sorotan juga mengarah pada seorang dokter peserta pendidikan spesialis (PPDS)…
Editor Tim Redaksi @terkinijambi.com Sumber: Keterangan resmi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
