Tekankan Reformasi Birokrasi, Wabup Muaro Jambi Buka Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko

TerkiniJambi
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko yang digelar di Gedung Pertemuan BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, ( Dok Diskominfo).
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, secara resmi membuka kegiatan <em>Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko</em> yang digelar di Gedung Pertemuan BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, ( Dok Diskominfo).

SENGETI, – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko yang digelar di Gedung Pertemuan BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (13/01/2025).

Dalam sambutannya, Junaidi menegaskan bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko merupakan instrumen strategis untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah, khususnya Panca Cita Misi ke-4 tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.

“Tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Kita tidak hanya dituntut bekerja keras, tetapi juga bekerja secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. SPIP dan manajemen risiko harus menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat menjadi kunci dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan tepat sasaran. Setiap rupiah uang rakyat, kata dia, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  Muaro Jambi Salah Satu Raih Alokasi DTU Tertinggi, Bagaimana Strateginya?

Junaidi mengibaratkan SPIP sebagai benteng pertahanan pemerintahan. Di dalamnya, manajemen risiko berfungsi untuk memetakan potensi hambatan sebelum berkembang menjadi persoalan serius.

Baca Juga :  Pemekaran Desa Kasang Tanjung Nangko: Harapan Warga & Tantangan Verifikasi

“Seperti mengarungi Sungai Batanghari, kita harus memahami arus deras dan pasang surut agar perahu pemerintahan sampai ke tujuan dengan selamat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah instruksi penting kepada seluruh jajaran perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa kepala OPD memiliki peran sentral sebagai risk owner atau pemilik risiko.

“Jangan serahkan sepenuhnya urusan SPIP kepada staf teknis. Kepala OPD harus memahami risiko, mengendalikan proses, serta memastikan seluruh program memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan selaras dengan RPJMD,” tegasnya.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025