BATAM – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu malam (18/1/2026).
Forum nasional yang diikuti para bupati dari seluruh Indonesia ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat diplomasi antar daerah sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan agenda nasional.
Rakernas XVII Apkasi tahun ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Dalam keterangannya, Bupati Muaro Jambi menilai Rakernas Apkasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penting untuk menggali peluang kerja sama dan pertukaran gagasan antardaerah.
“Rakernas ini menjadi ajang untuk melihat potensi yang dimiliki setiap daerah serta membahas isu-isu strategis pembangunan. Bagi Muaro Jambi, ini sangat bermanfaat sebagai sarana bertukar informasi dan memperluas perspektif pembangunan,” ujar Dr. Bambang Bayu Suseno.
Ia berharap, melalui diskusi dan pertemuan lintas daerah tersebut, pemerintah kabupaten dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di Muaro Jambi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pembukaan Rakernas XVII Apkasi diawali dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, serta para bupati dari berbagai provinsi di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, secara resmi membuka Rakernas XVII Apkasi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini akan membahas sejumlah agenda krusial yang menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan daerah.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain Transfer Keuangan Daerah (TKD), reformasi birokrasi dan manajemen ASN, wacana perubahan sistem pemilu tidak langsung, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
