NEW YORK – Kontestasi menuju kursi Wali Kota New York memanas setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding salah satu kandidat, Zohran Mamdani, sebagai sosok “komunis” dan berbahaya bagi masa depan Amerika. Namun Mamdani menepis keras tudingan itu, menyebutnya sebagai bagian dari strategi politik lama yang mencoba menakut-nakuti pemilih.
Trump, dalam unggahan di platform media sosialnya, mengatakan, Jika orang seperti Mamdani memimpin New York, maka kota ini akan menjadi bencana. Dia adalah komunis yang menyamar dalam jubah progresif,
tulis Trump yang juga berencana kembali maju dalam pemilihan presiden 2028.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk kubu Mamdani yang menilai tuduhan itu sebagai bentuk ketakutan terhadap perubahan. Dalam konferensi pers di Queens, Mamdani menegaskan bahwa dirinya bukan komunis seperti yang dituduhkan.
Saya bukan komunis. Saya seorang sosialis demokrat yang percaya pada keadilan sosial, perumahan untuk semua, dan transportasi publik yang layak,tegas Mamdani,
menambahkan bahwa serangan politik semacam itu hanya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepentingan lama yang takut terhadap gagasan baru.
Serangan bernuansa ideologis terhadap kandidat beragama Islam bukan hal baru dalam politik Amerika. Namun dalam kasus Mamdani, tudingan tersebut memunculkan perdebatan lebih luas tentang bagaimana retorika identitas dan ketakutan ideologis digunakan untuk memecah belah pemilih. Pengamat politik menilai, pernyataan Trump merupakan upaya mengalihkan fokus publik dari isu-isu kebijakan yang tengah populer di kalangan pemilih muda.
Alih-alih terjebak dalam debat ideologi, Mamdani terus mendorong agenda kampanye yang menekankan akses perumahan terjangkau, perluasan jalur transportasi publik, serta upah layak bagi pekerja.
“Yang saya perjuangkan bukan tentang label, tapi tentang bagaimana warga bisa hidup dengan martabat di kota ini,” ujarnya.
Trump dalam komentarnya juga mengisyaratkan bahwa jika Mamdani terpilih, pemerintah federal di bawah kepemimpinannya kelak dapat meninjau ulang bantuan dana untuk kota New York. Pernyataan ini menuai kritik luas karena dianggap sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemilih lokal. Pakar tata kelola publik menilai langkah tersebut dapat mengganggu keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
