Divisi Humas Polri menyatakan menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. (Keterangan resmi/reaksi resmi dapat ditambahkan setelah rilis keterangan pers dari Polri.)
Putusan ini menegaskan pemisahan fungsi antara aparat kepolisian dan birokrasi sipil, memperkuat prinsip netralitas serta upaya menjaga meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Redaksi merekomendasikan pembaruan daftar pejabat yang terdampak dan verifikasi status administratif mereka selama 14 hari kerja untuk keperluan artikel pembaruan.
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 114/PUU-XXIII/2025. Redaksi Terkinijambi.com mengolah dan merangkum putusan untuk kebutuhan pemberitaan.
