GERAM Jambi Geruduk Kemenkeu: 45 Nama Pemegang IUP Diserahkan untuk Diaudit Pajak

TerkiniJambi
Photo Aksi Puluhan Demontran GERAM Jambi Geruduk Kementerian Keuangan RI saat Menyampaikan Dugaan Korupsi Pajak dan IUP Batu Bara di Jambi ( Photo Dok Redaksi)
Photo Aksi Puluhan Demontran GERAM Jambi Geruduk Kementerian Keuangan RI saat Menyampaikan Dugaan Korupsi Pajak dan IUP Batu Bara di Jambi ( Photo Dok Redaksi)

Jakarta — Puluhan aktivis dari Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi mendatangi gedung Kementerian Keuangan RI, Rabu (19/11/2025), membawa laporan tebal yang menuding adanya skema holding batu bara dan manipulasi perpajakan yang merugikan negara. Dalam pertemuan, perwakilan GERAM menyerahkan daftar berisi 45 nama pemegang IUP dan perusahaan subkontraktor yang mereka minta segera diaudit pajaknya oleh otoritas fiskal.

Dokumen yang diserahkan, menurut perwakilan GERAM, menuduh beberapa hal serius: skema holding yang dipakai untuk mengakali kewajiban PNBP, PPN, dan royalti; pelaporan produksi fiktif sementara selisih produksi diduga dijual gelap melalui “dokumen terbang”; serta manipulasi rekaman ekspor yang membuat penerimaan pajak tidak masuk kas negara. GERAM juga menyoroti penyalahgunaan fasilitas publik—termasuk jalan negara—untuk kepentingan angkutan batubara.

Baca Juga :  Rp24 Miliar Proyek Jalan Diduga Cacat Mutu, MPRJ Desak Kejati Jambi Periksa Kadis PUPR Tebo

< Salah satu perusahaan yang sering muncul dalam sorotan publik dan catatan investigasi lokal adalah PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM) yang beroperasi di Kabupaten Batanghari. Beberapa laporan terdahulu menyebut dugaan tunggakan PNBP, masalah reklamasi, dan temuan yang memicu pemeriksaan kepolisian serta tuntutan audit publik. GERAM memasukkan BBMM dalam daftar yang diserahkan ke Kemenkeu.

Aksi dikordinatori Abdullah dan Hafiz Alatas. Abdullah menegaskan laporan itu bukan sekadar demonstrasi—melainkan permintaan resmi agar negara menghentikan kebocoran penerimaan akibat permainan mafia tambang.

“Negara jangan dibiarkan terus bocor hanya karena permainan segelintir mafia batu bara,” ujar Abdullah usai menyerahkan dokumen.

GERAM menyatakan akan melanjutkan tekanan mereka ke Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga :  RUU Etika Kehidupan Berbangsa: Publik Menanti Komitmen Legislator

Tuntutan Resmi

  1. Mendesak KPK mengusut dugaan skema holding dan penggelapan pajak di sektor batu bara Provinsi Jambi.
  2. Mendorong Menteri Keuangan menginstruksikan audit pajak menyeluruh terhadap 45 IUP dan subkontraktor yang dilaporkan.
  3. Meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM menindak tegas pejabat atau pengusaha yang terbukti memainkan penerimaan negara.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025