Presiden Pertemuan dengan Ormas Islam di Kediaman Hambalang Bogor Jawa Barat ( dok : Photo Sekretaris Presiden)
Bogor, Jawa Barat -Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif dengan perwakilan 16 organisasi masyarakat Islam di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu malam. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri pula oleh sejumlah menteri, Ketua MPR, dan Kepala badan intelijen negara.
Dialog tersebut dimaksudkan sebagai langkah menenangkan suasana nasional setelah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah kota besar. Dalam suasana yang terbilang hangat, para peserta sepakat menempatkan jalur dialog dan hukum sebagai jalan utama menyelesaikan perselisihan dan meredam potensi eskalasi.
Ormas dan Tokoh yang Hadir
Beberapa organisasi Islam besar yang hadir diwakili oleh para tokoh masing-masing, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Da’wah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta organisasi Islam lain dari berbagai wilayah.
Isi Kesepakatan
Hasil pertemuan itu bukan pernyataan politik tunggal, melainkan komitmen bersama untuk menenangkan masyarakat, mendorong penanganan yang transparan terhadap insiden-insiden yang memicu unjuk rasa, dan memperkuat saluran komunikasi antar-pimpinan agama dengan pemerintah.
“Kami sepakat untuk bersama-sama mengajak masyarakat agar lebih tenang. Dialog dan kerja sama antarlembaga adalah jalan yang harus terus diperkuat,”
Selain itu, beberapa perwakilan ormas menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan transparan. Mereka meminta aparat bekerja sesuai prosedur agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Langkah ini adalah sinyal positif. Kita mendorong agar semua pihak menahan diri dan menempuh mekanisme hukum, bukan tindakan di luar konstitusi,”
Dalam pertemuan tersebut juga disinggung perlunya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan pemuka agama untuk mencegah salah paham di tingkat akar rumput. Kepala negara menegaskan pentingnya stabilitas sosial sebagai prasyarat kerja pemerintahan dan pelayanan publik.
