Jakarta — Pemerintah merencanakan penarikan utang baru Rp 781,9 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak lonjakan pembiayaan era pandemi pada 2021 dan lebih tinggi dari outlook 2025.
Angka Kunci RAPBN 2026
- Pembiayaan utang 2026: Rp 781,9 triliun (dokumen Buku II Nota Keuangan & RAPBN 2026).
- Defisit APBN 2026: Rp 638,8 triliun atau sekitar 2,48% PDB.
- Belanja negara: Rp 3.786,5 triliun.
- Pendapatan negara: Rp 3.147,7 triliun (penerimaan pajak ditargetkan Rp 2.357,7 triliun; kepabeanan & cukai Rp 334,3 triliun).
Rencana ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden dalam sidang paripurna DPR pada 15 Agustus 2025.
Pernyataan Pemerintah
“Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang direncanakan Rp 781,868 triliun melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.”
— Dokumen Buku II Nota Keuangan & RAPBN 2026, dikutip 18/8/2025.
“Pemerintah memastikan pengelolaan utang prudent, akuntabel, dan terkendali agar keberlanjutan fiskal terjaga.”
— Dokumen Buku II Nota Keuangan & RAPBN 2026.
“Defisit APBN dirancang 2,48% PDB dan ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.”
— Presiden Prabowo Subianto, pidato RAPBN 2026 (15/8/2025).
Alasan & Arah Kebijakan
Pemerintah menyebut APBN 2026 dirancang untuk meredam gejolak global sekaligus mendukung agenda pembangunan. Strategi pembiayaan menekankan tiga prinsip: akseleratif (katalis pertumbuhan), efisien (biaya utang minimal melalui pendalaman pasar & diversifikasi instrumen), dan seimbang (profil risiko-biaya yang optimal).
Komposisi Sumber Pembiayaan
- SBN (neto) — porsi utama pemenuhan pembiayaan 2026, melalui penerbitan SUN dan SBSN.
- Pinjaman (neto) — pelengkap; pemerintah menekankan pembiayaan inovatif serta fleksibilitas APBN untuk respons terhadap guncangan.
Perbandingan Penarikan Utang (2021–2026)
Dokumen pemerintah merinci tren pembiayaan utang: 2021 (Rp 870,5 T); 2022 (Rp 696 T); 2023 (Rp 404 T); 2024 (Rp 558,1 T); outlook 2025 (Rp 715,5 T); dan rencana 2026 (Rp 781,9 T).
