Kondisi ini memicu kritik keras publik, mengingat kontras dengan nasib jutaan rakyat yang harus berjuang dengan penghasilan pas-pasan. ICW menilai langkah DPR justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperburuk citra wakil rakyat yang mestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Reporter: Redaksi Terkinijambi.com
Ringkasan: ICW menilai tunjangan rumah DPR Rp 50 juta per bulan adalah pemborosan yang menguras Rp 1,74 triliun anggaran negara. Kebijakan ini dinilai tidak adil di tengah kesulitan rakyat, sementara DPR mengklaim tunjangan sudah sesuai kajian Kemenkeu.
