Menurut catatan DPP ICC-RI, pada tahun anggaran terakhir, total belanja Perumda TSB menembus angka Rp18 miliar, dengan potensi penyertaan modal dari APBD mencapai Rp6 miliar per tahun.
“Angka ini rentan disalahgunakan jika pengelolaannya tidak diawasi. Apalagi jika pejabat puncaknya dipilih bukan berdasarkan kompetensi, tapi loyalitas politik,” ujar Mufni.
Atas dasar itulah ICC-RI menganggap gugatan ini bukan sekadar soal administratif, tetapi menyangkut kepentingan publik yang lebih besar. Jika PTUN Jambi menerima dan mengabulkan gugatan tersebut, maka dapat menjadi preseden penting dalam pembenahan tata kelola BUMD di daerah lain.
