Ia juga menekankan pentingnya pembedaan antara gagasan, perumusan, dan pengesahan. Menurutnya, Indonesia terlalu sering menyederhanakan sejarah menjadi simbol-simbol tanpa konteks hukum dan konsensus.
“Bung Karno adalah bapak bangsa, tapi tidak semua yang beliau gagas otomatis menjadi keputusan bangsa. Ini negara hukum, bukan negara pidato,” tegasnya.
Revisi Narasi Sejarah Didesak
Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo, 1 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan dijadikan hari libur nasional. Namun, penetapan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk simplifikasi sejarah yang kurang menghargai peran kolektif dan proses hukum formal.
Prihandoyo Kuswanto mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog sejarah yang lebih terbuka dan adil.
“Kalau sejarah kita kaburkan untuk kepentingan simbolik, maka masa depan ideologi bangsa akan rapuh. Saatnya kita kembali ke jujur sejarah,” ujarnya.
