Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, memberi peringatan agar program ini tidak sampai mengesampingkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan formal.
TNI Siap Bina Siswa Nakal di Barak Militer Menurutnya, meski niatnya baik dalam membentuk kedisiplinan generasi muda, wacana pendidikan militer tetap harus dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua dan praktisi pendidikan. Ia menilai ada potensi program ini menggeser fokus pendidikan dari tujuan utamanya, yakni pengembangan akademik dan keterampilan hidup.
“Artinya dalam konteks gagasan, wacana pendidikan militer ini memang perlu dikaji mendalam,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri memberikan catatannya terkait rencana Dedi ini. Iman mengatakan, jika Pemprov Jawa Barat ingin memasukkan siswa nakal ke barak militer, harus dilakukan dengan berbasis data.
“Pak Gubernur harus melihat data terlebih dahulu. Nah memang kenakalan remaja. Seperti apa di Jawa Barat,” kata Iman.
Setelah mengetahui data, Iman menilai Pemprov Jawa Barat harus membedakan antara terminologi pendidikan militer dan pendidikan karakter.
Selain itu, juga perlu ada indikator seperti apa anak yang akan disebut nakal. Iman juga khawatir memasukkan anak ke dalam barak militer akan menimbulkan stigmatisasi pada siswa tersebut.
“Akan ada perubahannya di dalam lingkungan sosial masyarakat. Apakah masyarakat menerima tidak menerima atau malah menjadi maaf, geng baru,” ucapnya.
Kritik: TNI Bukan Lembaga Pendidikan!
Sementara, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mencerminkan kemalasan birokrasi mencari solusi yang tepat bagi permasalahan psikososial pada remaja usia sekolah.
Menurut Fahmi, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, mabuk, kecanduan gim atau pembangkangan, bukan ancaman keamanan sehingga tidak tepat dikirim ke barak militer.
Sebaliknya, dia mengatakan, kenakalan remaja tersebut merupakan cerminan dari masalah psikososial yang kompleks dan memerlukan respons berbasis pendampingan, bukan penertiban.
