Setidaknya terdapat empat hal penting yang perlu dijawab dalam proses penegakan hukum:
- Siapa yang pertama kali menginisiasi dan memerintahkan penyadapan?
- Apa tujuan serta kepentingan di balik pemantauan komunikasi tersebut?
- Siapa yang memberikan persetujuan penggunaan sistem LIMS dan penghapusan data?
- Apakah terdapat pihak lain di luar institusi kepolisian yang mengetahui, meminta, atau memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara ini sebatas penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat atau memiliki rangkaian keterlibatan yang lebih luas.
Pada akhirnya, pengungkapan kasus penyadapan Presiden Prabowo tidak cukup hanya dengan menetapkan pelaksana sebagai tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan rantai tanggung jawab, motif, dan pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti yang sah.
Sebab, dalam negara demokrasi, kewenangan negara untuk melakukan pengawasan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan, mengintimidasi, atau mengumpulkan informasi secara ilegal terhadap siapa pun.
Redaksi Terkinijambi.com akan terus mengikuti perkembangan penyidikan perkara ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan.
Sumber: Bareskrim Polri, ANTARA, Reuters, Associated Press, detikNews, CNN Indonesia, Media Indonesia, dan Katadata.
