DPRD juga perlu memastikan proyek yang dibiayai benar-benar prioritas dan memiliki manfaat yang sebanding dengan beban pembiayaannya.
Jangan sampai upaya mempercepat pembangunan justru menimbulkan tekanan baru terhadap keuangan daerah pada masa mendatang.
APBD Bukan Sekadar Angka, Publik Berhak Mengawasi
Penurunan anggaran sebesar Rp173,52 miliar seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh program pemerintah daerah.
Efisiensi tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato atau menjadi slogan penyusunan anggaran. Prinsip tersebut harus terlihat dalam keputusan nyata mengenai program mana yang dipertahankan, dikurangi, ditunda, atau bahkan tidak dilanjutkan.
DPRD, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, memiliki peran penting untuk memastikan pembahasan APBD berlangsung secara transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu membuka informasi mengenai dasar penyertaan modal PT MJU, rencana penggunaan dana, kondisi perusahaan, serta target kontribusinya terhadap daerah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang tercantum dalam dokumen APBD. Mereka membutuhkan jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan.
Ketika APBD menyusut, tidak boleh ada program yang kebal dari evaluasi. Setiap rupiah harus diuji urgensinya, setiap investasi harus jelas manfaatnya, dan setiap kebijakan anggaran harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Redaksi terkinijambi.com
