“Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga pembangunan diarahkan pada hal-hal yang sifatnya penting dan lebih penting,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya selektivitas dalam pembahasan APBD 2027. Namun, publik tentu berharap prinsip skala prioritas juga diterapkan secara konsisten terhadap seluruh komponen belanja, termasuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.
NasDem Tolak Penyertaan Modal Rp1 Miliar untuk PT MJU
Di tengah pembahasan efisiensi anggaran, rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar untuk PT Muaro Jambi Unggul menjadi perhatian tersendiri.
Fraksi Partai NasDem menyatakan penolakan terhadap rencana penyertaan modal tersebut.
Sikap NasDem ini menambah dinamika pembahasan APBD 2027, terutama mengenai urgensi pemberian tambahan modal kepada BUMD ketika kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.
Sementara itu, Aidi Hatta menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik dalam pembahasan anggaran.
Artinya, rencana penyertaan modal tersebut belum menjadi keputusan final dan masih harus melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Perbedaan pandangan ant fraksi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan fungsi penganggaran DPRD. Justru melalui perdebatan tersebut, setiap usulan belanja seharusnya diuji berdasarkan kebutuhan, kelayakan, dan manfaatnya.
Mengapa PT MJU Masih Membutuhkan Penyertaan Modal?
Dalam nota keuangan Ranperda APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar.
Namun, di tengah kondisi fiskal yang menyusut, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijelaskan secara terbuka.
Bagaimana kondisi keuangan PT MJU saat ini? Apa alasan perusahaan masih membutuhkan tambahan modal? Untuk kegiatan usaha apa dana tersebut akan digunakan? Apakah sudah tersedia kajian kelayakan investasi dan proyeksi keuntungan bagi daerah?
Pertanyaan tersebut bukan berarti penyertaan modal kepada BUMD harus ditolak. BUMD yang sehat dan produktif justru dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
