Namun, dukungan modal pemerintah harus didasarkan pada rencana bisnis yang realistis, kondisi perusahaan, target kinerja, serta manfaat ekonomi yang dapat diukur.
Terlebih, keputusan investasi menggunakan uang daerah harus mempertimbangkan risiko dan kemampuan perusahaan dalam mengelola tambahan modal tersebut.
DPRD perlu memastikan bahwa penyertaan modal tidak hanya menjadi tambahan aset perusahaan di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Struktur APBD 2027: Pendapatan Rp1,197 Triliun
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Bupati, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69.
Komposisinya terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp188.958.921.356,69.
- Transfer pemerintah pusat: Rp942.904.781.000.
- Transfer antar daerah: Rp65.856.275.825.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.719.978.181,69.
Pada sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Pembiayaan netto tercatat minus Rp1 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan direncanakan nihil.
Komposisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran.
BBS sebelumnya juga menyampaikan komitmen meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.
Alternatif Pembiayaan PT SMI Jangan Menambah Beban Fiskal
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Muaro Jambi juga mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pendanaan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.
Skema tersebut dipertimbangkan untuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur pelayanan publik.
Langkah mencari alternatif pembiayaan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan. Namun, pemerintah harus memperhitungkan biaya pembiayaan, kewajiban pengembalian, kemampuan fiskal pada tahun-tahun berikutnya, serta risiko terhadap kesinambungan APBD.
