Evaluasi juga mencakup pengelolaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan perjalanan dinas. KPK turut menelaah pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Rangkaian aspek tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh tahapan anggaran daerah. Evaluasi tidak hanya diperlukan ketika anggaran direalisasikan, tetapi juga sejak program direncanakan dan alokasi dana disusun.
KPK Turun ke Lapangan, Anomali Bukan Otomatis Korupsi
Sebelum pembahasan bersama OPD dan DPRD dilaksanakan, tim KPK disebut telah turun ke lapangan untuk memeriksa sejumlah hal yang teridentifikasi sebagai anomali. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data dengan kondisi faktual sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Udin menegaskan bahwa temuan anomali tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, sejumlah persoalan yang dibahas masih berada dalam ranah administrasi dan dapat diperbaiki melalui pembenahan prosedur maupun tata kelola.
“Kami melihat persoalan ini masih dalam ranah administrasi yang sebenarnya bisa diperbaiki melalui pembenahan prosedur dan tata kelola,” jelasnya.
Pembahasan dilaksanakan secara tertutup untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama anggapan bahwa setiap kejanggalan yang ditemukan langsung merupakan perkara korupsi.
Eksekutif dan Legislatif Diminta Saling Mengawasi
KPK juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperbaiki tata kelola anggaran. Kerja sama tersebut tetap perlu disertai pengawasan, koreksi, dan keterbukaan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat.
Setiap anomali yang ditemukan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang jelas. Jika persoalannya bersifat administratif, pembenahan prosedur perlu dilakukan. Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, penanganannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
