JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai proyek mencapai Rp2,1 triliun.
Dalam perkembangan terbaru, KPK memeriksa seorang pejabat PT Telkomsel berinisial NA yang menjabat sebagai General Manager atau Manajer Umum. Pemeriksaan dilakukan pada Jumat (20/2/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. NA diketahui telah hadir memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 08.36 WIB.
Pemeriksaan saksi dari perusahaan telekomunikasi tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan upaya KPK dalam menelusuri berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan EDC BRI yang kini tengah diusut.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di lingkungan BRI selama periode 2020 hingga 2024.
Penyidikan Dimulai Sejak Juni 2025
KPK secara resmi memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI pada 26 Juni 2025.
Proyek tersebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp2,1 triliun dan diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK pada 30 Juni 2025 menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 13 orang yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Mereka yang dicegah ke luar negeri masing-masing berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar sekaligus mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun upaya menghindari proses penyidikan.
Kerugian Negara Capai Rp700 Miliar
Dalam pengembangan perkara, KPK mengungkap estimasi kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan EDC BRI mencapai Rp700 miliar.
Nilai tersebut setara sekitar 30 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp2,1 triliun.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 9 Juli 2025.
