JAKARTA, – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Informasi tersebut akan menjadi bahan tambahan bagi penyidik yang saat ini tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa temuan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Akan menjadi info masukan tambahan dan didalami oleh penyidik,” kata Anang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Anang, langkah pendalaman tersebut sejalan dengan instruksi Kejagung kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk menampung berbagai informasi maupun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Saat ditanya apakah temuan di Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi tersebut, Anang membenarkannya.
Ia juga memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan temuan itu akan dimintai keterangan, termasuk para mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.
“Ya tentunya pihak-pihak terkait akan diperiksa termasuk para tersangka nantinya,” ujarnya.
100 Titik SPPG Diduga Fiktif
Sebelumnya, tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap.
Temuan tersebut muncul setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi yang sebelumnya tercatat sebagai titik pendirian dapur Program Makan Bergizi Gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 300 titik yang terdaftar dalam sistem. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional, ditemukan sekitar 100 titik yang tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang layak digunakan sebagai dapur MBG.
“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun,” kata Ammy.
