Ia menilai keberhasilan meraih WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik agar manfaat pengelolaan anggaran yang baik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“WTP ke-10 ini bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Justru harus menjadi cambuk bagi Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD, dan juga DPRD untuk terus meningkatkan kinerja serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Robinson menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini sekaligus memperpanjang catatan positif Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut, capaian tersebut juga tercatat sebagai opini WTP ke-12 yang diterima Pemkab Muaro Jambi sejak pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh BPK RI.
Dengan prestasi tersebut, Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
