“Setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan. Catatan yang diberikan BPK harus menjadi perhatian agar tidak kembali terulang pada pengelolaan anggaran berikutnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh komisi di DPRD untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui rapat-rapat formal semata, melainkan harus dibarengi dengan kunjungan lapangan untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Eksekutif dan Legislatif Harus Satu Visi
Aidi Hatta menilai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra kerja strategis.
Karena itu, ia menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun atas dasar komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Kalau eksekutif terus berbenah dan legislatif menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat Muaro Jambi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aidi mengingatkan bahwa LKPD bukan sekadar kumpulan angka dalam laporan keuangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD berasal dari keringat rakyat. Karena itu, rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan perbaikan, bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” tegasnya.
Dengan diraihnya opini WTP ke-10 secara berturut-turut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap tata kelola pemerintahan yang baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
